BLORA – Kamis (5/11/2026) ,Ketegangan yang sempat mewarnai proses eksekusi rumah di Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, akhirnya berbuah manis. Melalui jalan musyawarah dan mediasi yang difasilitasi DPRD Blora, sengketa lelang antara pihak bank, pemenang lelang, dan debitur mencapai titik terang. Keadilan dan hak asasi debitur berhasil dipulihkan tanpa harus merenggut tempat tinggal mereka.
Ketua DPRD Blora Apresiasi Penyelesaian Secara Kekeluargaan
Lembaga legislatif menyambut baik berakhirnya polemik ini. Ketua DPRD Blora, Mustofa, menyampaikan rasa syukur atas terselesaikannya persoalan yang sempat mencuat ke publik tersebut. Menurutnya, kesepakatan yang diraih pada sore hari itu merupakan wujud dari itikad baik semua pihak untuk duduk bersama.
“Terkait dengan PHN (Penyelesaian Hak Nasabah) sesuai dengan audiensi pertemuan kali ini, alhamdulillah bisa terselesaikan dengan baik. Artinya dari kedua belah pihak, antara yang punya tanah dengan pembeli akhirnya sudah clear,” ujar Mustofa.
Mustofa menegaskan, penyelesaian ini harus menjadi tonggak sejarah baru dalam penyelesaian sengketa di Blora. Ia berharap jalur musyawarah menjadi prioritas utama ke depannya, sehingga tidak ada lagi pihak yang merasa dirugikan secara sepihak.
“Ini mudah-mudahan ke depan tidak terulang kembali dan ini menjadi sejarah kita. Jadilah sudah clear antara PNM dengan yang punya tanah sama pembeli pada sore hari. Sudah clear,” pungkasnya dengan penuh harap.
Perjuangan Munaji: Memastikan Keadilan Bagi Debitur
Di balik tuntasnya persoalan ini, peran pengawalan dari elemen masyarakat tidak bisa dipandang sebelah mata. Ketua MPC Pemuda Pancasila Blora, Munaji, menjadi salah satu tokoh yang vokal menyuarakan nasib debitur. Ia menjelaskan bahwa setelah uang dikembalikan, proses jual beli maupun balik nama sertifikat kini dapat dilakukan secara sah oleh pemenang lelang dan debitur.
Munaji menyebut perjuangan ini sebagai hal luar biasa. Bagaimana tidak, meskipun objek properti telah dieksekusi secara hukum oleh pengadilan, namun melalui proses hukum yang berjalan seiring dengan pendekatan musyawarah, hak-hak debitur akhirnya bisa diselamatkan.
“Hutangnya adalah Rp49 juta. Ini sudah dieksekusi oleh pengadilan. Walaupun menjadi pemenang lelang, kalau pemenang lelang dijual lagi kepada debitur, itu sah namanya jual beli. Inilah kami mengawal proses ini sampai perjuangan selesai,” tegas Munaji.
Sebelumnya, Munaji memang dikenal getol menyoroti praktik lelang tersebut. Ia menilai, kasus ini bisa menjadi pelajaran berharga tentang bagaimana lembaga keuangan seharusnya mengedepankan asas kekeluargaan sebelum menempuh jalur lelang eksekusi yang memberatkan rakyat kecil.
Kesimpulan
Berakhirnya drama eksekusi rumah di Ngawen ini memberikan pelajaran berharga bahwa hukum tidak selalu harus berujung pada penindasan. Kolaborasi antara penegak hukum, legislatif, dan elemen masyarakat (dalam hal ini Pemuda Pancasila) yang mengedepankan pendekatan persuasif dan musyawarah, terbukti mampu menghadirkan keadilan bagi masyarakat kecil.
Komentar