BLORA — Pemerintah Kabupaten Blora memperkuat langkah antisipasi menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi pada musim hujan 2026/2027. Kesiapsiagaan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan kekuatan bersama seluruh elemen, mulai dari TNI, Polri, BPBD, relawan, hingga masyarakat.
Komitmen tersebut ditegaskan melalui Apel Kesiapsiagaan Menghadapi Musim Hujan Tahun 2026/2027 yang digelar di Alun-Alun Blora, Jumat (13/11/2026). Apel dipimpin langsung oleh Bupati Blora Dr. H. Arief Rohman bersama Komandan Kodim 0721/Blora Letkol Kav Yudhi Agus Setiyanto, S.Sos., dan Kapolres Blora AKBP Inggal Widya Perdana, S.H., S.I.K.
Kegiatan itu diikuti jajaran Forkopimda, kepala OPD, instansi vertikal, BUMN dan BUMD, para camat, TNI-Polri, BPBD, relawan penanggulangan bencana, lembaga pendidikan, serta berbagai organisasi sosial di Kabupaten Blora.
Puncak Musim Hujan Diprediksi Awal 2027
Dalam sambutannya, Bupati Arief Rohman menjelaskan bahwa berdasarkan prakiraan cuaca, Kabupaten Blora diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada November hingga Desember 2026. Sementara itu, puncak musim hujan diprediksi terjadi pada Januari hingga Februari 2027.
Kondisi tersebut menuntut seluruh pihak meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi bencana, seperti banjir, tanah longsor, pohon tumbang, hingga cuaca ekstrem, terutama di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.
Menurutnya, penanggulangan bencana tidak boleh hanya bergerak ketika musibah sudah terjadi. Persiapan harus dilakukan sejak dini melalui langkah pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan.
“Penanggulangan bencana membutuhkan sinergi dan koordinasi seluruh unsur, baik pemerintah, TNI, Polri, relawan, maupun masyarakat. Kita harus memastikan seluruh sumber daya siap sebelum bencana terjadi,” tegasnya.
OPD Diminta Bergerak, Drainase hingga Pohon Rawan Tumbang Jadi Perhatian
Bupati juga memberikan sejumlah arahan kepada perangkat daerah agar kesiapsiagaan tidak berhenti sebatas apel seremonial, melainkan diwujudkan melalui tindakan nyata di lapangan.
BPBD Kabupaten Blora diminta mengoptimalkan koordinasi penanggulangan bencana, menyampaikan informasi wilayah rawan kepada masyarakat, serta memastikan kesiapan personel, peralatan, dan logistik.
Seluruh kepala OPD dan camat juga diminta kembali menggalakkan kerja bakti atau resik-resik lingkungan. Pembersihan saluran air, drainase, dan gorong-gorong menjadi salah satu langkah penting untuk mengurangi risiko genangan maupun banjir.
“Seluruh kepala OPD dan camat agar menggalakkan kembali kerja bakti, membersihkan saluran air, drainase, dan gorong-gorong guna mengurangi risiko banjir,” ujarnya.
Selain itu, DPUPR, DLH, serta Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi di Blora diminta melakukan pemangkasan pohon yang berpotensi tumbang dan menangani pohon-pohon mati sesuai kewenangan masing-masing.
Sementara itu, Dinas Sosial P3A, DP4, dan BPBD diminta memastikan ketersediaan logistik serta kebutuhan dasar masyarakat apabila sewaktu-waktu terjadi bencana.
Bupati juga menekankan pentingnya kecepatan respons dan koordinasi seluruh unsur penanggulangan bencana, termasuk TNI, Polri, dan relawan, agar penanganan di lapangan dapat berjalan efektif.
“Mari kita jadikan apel ini sebagai komitmen bersama untuk memberikan perlindungan terbaik kepada masyarakat. Kesiapsiagaan harus diwujudkan melalui langkah nyata, kerja sama, dan kepedulian seluruh pihak,” pungkasnya.
BPBD Petakan Wilayah Rawan Banjir
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Blora, Widodo, S.Pd., M.Pd., mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan, khususnya ketika terjadi hujan deras yang disertai angin kencang.
Menurutnya, kondisi lingkungan juga perlu menjadi perhatian bersama. Berkurangnya pepohonan dan tanaman bambu yang selama ini berfungsi sebagai penahan angin berpotensi meningkatkan kerentanan lingkungan terhadap cuaca ekstrem.
BPBD Blora juga terus melakukan pemetaan wilayah rawan bencana dengan mengacu pada Kajian Risiko Bencana (KRB). Pemetaan tersebut menjadi dasar untuk mengidentifikasi jenis ancaman, wilayah berisiko, sekaligus menentukan langkah mitigasi yang lebih tepat.
“Dari kajian itu, dapat diketahui bencana apa yang sering terjadi dan di mana titik rawannya sehingga mitigasi dapat disiapkan lebih tepat,” jelas Widodo.
Ia menambahkan, sejumlah wilayah yang perlu mendapat perhatian terkait potensi banjir berada di sekitar aliran Sungai Bengawan Solo, Sungai Lusi, dan Sungai Wulung.
Kesiapsiagaan Bukan Sekadar Seremonial
BPBD berharap penguatan pemetaan wilayah rawan, kesiapan personel, peralatan, logistik, serta keterlibatan masyarakat dapat meminimalkan risiko dan dampak bencana.
Sebab, menghadapi musim hujan bukan hanya soal kesiapan menghadapi air yang meluap atau angin yang bertiup kencang. Lebih dari itu, diperlukan kepedulian bersama untuk menjaga lingkungan, membangun kewaspadaan, dan memastikan keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama.
Dengan sinergi pemerintah daerah, TNI-Polri, BPBD, relawan, dan masyarakat, Kabupaten Blora diharapkan semakin tangguh menghadapi berbagai potensi bencana pada musim hujan 2026/2027.
Komentar