Pati — Jajaran Satreskrim Polresta Pati kembali menunjukkan komitmennya dalam mengawal distribusi energi bersubsidi agar tepat sasaran. Pada Kamis, 29 Oktober 2026, sekitar pukul 03.00 WIB, petugas mendapati seorang pria berinisial N.F. (27) tengah menurunkan puluhan jeriken dari kendaraan roda tiga merek Viar di samping rumahnya di Dukuh Kedawung, Desa Dukuhseti, Kecamatan Dukuhseti. Saat petugas mendekat, N.F. melarikan diri dan kini telah ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO).
Dari lokasi, polisi mengamankan 30 jeriken berisi total 982,3 liter solar subsidi, satu galon air mineral berisi sekitar 14,7 liter solar, sehingga total BBM bersubsidi yang diamankan mencapai 997 liter. Turut disita satu unit kendaraan roda tiga Viar berwarna hitam beserta kuncinya, serta satu unit telepon genggam iPhone 11 Pro.
Subsidi untuk Rakyat Kecil, Bukan untuk Keuntungan Pribadi
Kapolresta Pati Kombes Pol Sigit menegaskan bahwa penindakan ini adalah bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat. Subsidi solar yang dialokasikan pemerintah, kata dia, harus benar-benar dinikmati oleh warga yang berhak—bukan dialihkan untuk kepentingan niaga pribadi.
“Polresta Pati berkomitmen penuh untuk menindak tegas segala bentuk penyalahgunaan pengangkutan maupun niaga BBM bersubsidi. Subsidi pemerintah harus benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak, bukan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi maupun mencari keuntungan secara melawan hukum,” tegas Kombes Pol Sigit.
Kasat Reskrim Polresta Pati Kompol Dika Hadiyan Widya Wiratama menambahkan, modus operandi yang ditemukan adalah mengangkut solar bersubsidi untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui penyalahgunaan distribusinya. Penyidik kini mendalami asal-usul BBM, pola pembelian, mekanisme pengangkutan, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Berawal dari Kepedulian Warga
Pengungkapan kasus ini tidak lepas dari peran serta masyarakat. Polresta Pati mengapresiasi informasi dan kepedulian warga yang membantu kepolisian memetakan aktivitas mencurigakan di wilayah Dukuhseti. Bagi polisi, laporan warga adalah mata dan telinga yang memastikan subsidi tidak jatuh ke tangan yang salah.
Atas perbuatannya, pelaku disangkakan melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Ancaman hukumannya adalah pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar.
Catatan Redaksi
Hingga berita ini diturunkan, N.F. masih berstatus DPO dan proses pencarian terus dilakukan. Redaksi akan memperbarui laporan ini bila ada perkembangan signifikan dari kepolisian, termasuk penangkapan pelaku maupun pengungkapan jaringan yang lebih luas. Masyarakat diimbau tetap waspada dan melaporkan aktivitas mencurigakan seputar distribusi BBM bersubsidi kepada pihak berwenang.
Komentar